Mengekspresikan Luka, Merawat Simbol: Catatan Jelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI

Hanya berselang dua hari menjelang peringatan ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kabar pilu dari tanah Aceh pada 15 Agustus 2026 lalu menyentak kesadaran kebangsaan kita. Peringatan Hari Damai Aceh ke-21 tiba-tiba berubah menjadi tak kondusif. Bukan hanya itu, kericuhan nan memilukan ini berujung pada peristiwa penurunan bendera Merah Putih dan lambang Garuda Pancasila di tengah gelombang amarah warga. Kejadian ini menghadirkan pemandangan yang menyayat hati sekaligus membunyikan alarm keras bagi persatuan kita.

Kejadian ini bukanlah letupan emosi sesaat tanpa riwayat, melainkan manifestasi dari luka sosial menahun yang kian meradang akibat rasa diabaikan. Secara psikologis, kemarahan publik yang tumpah ke ruang terbuka hampir tidak pernah lahir dari ruang hampa. Di baliknya, bekerja dinamika deprivasi relatif, sebuah persepsi rasa ketidakadilan yang akut ketika harapan sah masyarakat atas keadilan, kesejahteraan, dan kekhususan daerah terus membentur jurang realitas yang timpang. Dalam kerangka psikologi sosial, rasa kecewa yang berulang dan aspirasi yang tak kunjung dijawab menumpuk menjadi frustrasi kolektif. Mengacu pada hipotesis frustration-aggression, saat saluran diplomasi formal dianggap macet dan dialog buntu, energi frustrasi tersebut meluap menjadi agresi simbolik. Dalam kondisi deindividuasi massa dan luapan emosi sesaat, sasaran amarah pun bergeser ke objek yang paling mencolok mewakili institusi negara.

Memahami akar kepedihan publik merupakan bentuk empati sosial yang esensial sekaligus fondasi utama dalam merajut kembali kohesi kebangsaan yang retak. Rasa kecewa, keterasingan, dan amarah warga bukanlah delusi tanpa dasar, melainkan realitas psikososial yang lahir dari pengalaman subjektif akan ketidakadilan yang berulang dan aspirasi yang terus membentur kebisuan struktural. Menepis gejolak emosi ini dengan penghakiman sepihak, apalagi langsung melabelinya sebagai pembangkangan tanpa mau mendengar rintihannya hanya akan memperlebar jurang pemisah antara rakyat dan pengambil kebijakan.

Kendati demikian, menaruh empati yang tulus pada luka batin masyarakat tidak boleh disamakan dengan melegitimasi tindakan merendahkan lambang kedaulatan. Ada batas etika, hukum, dan nalar kebangsaan yang harus dijaga tetap jernih. Memahami pemicu emosional di balik suatu perilaku adalah hal berbeda dengan membenarkan bentuk manifestasinya. Merah Putih dan Garuda Pancasila bukanlah properti milik pemerintah yang berkuasa hari ini, bukan kepunyaan segelintir elit di ibu kota, dan bukan alat politik praktis. Simbol-simbol tersebut adalah konsensus sakral yang ditebus dengan darah, air mata, dan nyawa para pejuang kemerdekaan lintas generasi, termasuk di dalamnya para pahlawan dari tanah Aceh yang keteguhannya menjadi fondasi berdirinya republik ini. Menurunkan bendera dan lambang negara adalah langkah keliru yang justru mendegradasi substansi tuntutan. Alih-alih mendesak perbaikan kebijakan, aksi tersebut malah menggeser diskursus publik menjadi ranah pelanggaran hukum pidana dan mencoreng sejarah perjuangan pendahulu.

Momentum HUT ke-81 ini semestinya menjadi ruang jeda bagi kedua belah pihak untuk berdiri di depan cermin kebangsaan. Pemerintah perlu untuk sejenak mengambil nafas hela, membuang arogansi birokrasi, berhenti memandang daerah dari balik kacamata sentralistik yang dingin, dan mulai mendengar denyut nadi rakyat secara tulus. Di sisi lain, masyarakat dan para tokoh daerah perlu merawat daya kritis dengan menyalurkan energi perlawanan lewat jalur-jalur yang bermartabat, substantif, dan konstitusional tanpa mengorbankan kehormatan simbol bersama. Kemerdekaan sejati hanya akan berakar kuat ketika kekuasaan hadir membawa keadilan yang memulihkan, dan rakyat tetap berdiri tegak menjaga marwah bangsanya. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.